7
Jawapes. Sampang - Hapus pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di tahun 2021 di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dengan Surat Keputusan (SK), kepemimpinan era Sampang Hebat Bermartabat terus dibanjiri kritikan dan protes keras dari berbagai kalangan.
Bahkan para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk parlementer DPRD setempat dan para bakal calon kepala desa di 111 desa yang akan menggelar pilkades seakan tidak berdaya apapun menghadapi pemerintahan di bawah kendali Bupati Sampang H Slamet Junaidi dan wakil Bupati Abdullah Hidayat yang terkesan mulai berubah otoriter.
Baru-baru ini, protes keras kembali mengalir dari kalangan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sampang (AMS) yang berani akan menggelar aksi ke Kantor Bupati Sampang. Surat pemberitahuan aksi protes keras atas hilangnya pesta demokrasi pada 2021 menjadi 2025 mendatang kini mencuat di berbagai media sosial.
H. Mina mino, selaku ketua koordinator AMS saat dikonfirmasi melalui selulernya terkait surat pemberitahuan aksi penolakan pilkades di tahun 2025 tersebut tidak mengelaknya. Pihaknya dengan lantang akan menggelar aksi untuk memprotes penerbitan keputusan bupati.
"Ya betul mas, kami akan melakukan aksi di depan pendopo Bupati Sampang pada hari Rabu 06 Oktober 2021, terkait penghapusan Pilkades di 111 Desa pada tahun 2021," jelasnya.
Saat disinggung jumlah masa pada saat aksi, dirinya memilih tetap mengacu sesuai isi surat yang sudah tertuang yakni hanya berjumlah 9 orang.
"Hanya sembilan orang, tapi kami tidak melarang masyarakat dan teman-teman aktivis Sampang untuk hadir. Kan aksi ini untuk umum bukan untuk kepentingan partai dan Caleg mas," ungkapnya sambil tersenyum.
Saat dikonfirmasi Khoirul Anwar selaku kasat Intel Polres Sampang, belum memberikan tanggapan terkait adanya aksi AMS tersebut, hingga berita ini tayang.
(Tim/red).
Pembaca
Posting Komentar