Jawapes Malang - Kapolda bersama Gubernur Jatim beserta Pangdam V/Brawijaya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Timur disebuah hotel yang berada di kawasan Kota Batu, Malang.
Selain dihadiri seluruh Kapolres, Dandim dan Walikota di Kabupaten/Kota di Jawa timur, Rakor ini juga dihadiri Ketua dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dan serta sejumlah Ketua Fraksi partai politik DPRD Jatim, (11/9/2020).
Kapolda Jatim, Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran M.Si, menyampaikan, Saya menghimbau kepada para Kapolres, Kepala Daerah dan Dandim agar bisa melakukan mapping di tempat wilayahnya masing-masing.
"Bapak/Ibu Kepala Daerah bersama Kapolres dan Dandim bisa melakukan mapping dan identifikasi di tempat-tempat yang menjadi cluster di wilayahnya masing-masing," tegasnya di dalam sambutannya.
Berdasarkan data, Kapolda Jatim melanjutkan, cluster-cluster yang sudah terbentuk adalah Pasar, tempat Pelelangan Ikan, Pesantren, Rumah Sakit atau Puskesmas, Seminar, Mall dan Bekerja serta Ibadah.
"Ada tiga cluster yang cukup diperhatikan akhir-akhir ini yaitu cluster keluarga, cluster pasar dan cluster kantor. Mungkin juga yang perlu kita waspadai adanya cluster di Pesantren atau sejenisnya," jelas Kapolda Jawa Timur.
Presiden dan beberapa Pakar Epidemiologi selalu mewanti-wanti tentang cluater keluarga, cluster pasar dan perkantoran, hal ini yang perlu dipikirkan bersama karena merupakan trend dinamika interaksi yang perlu diwaspadai.
Terkait dengan Inpres No. 6 tahun 2020, Kapolda Jatim menyampaikan, bahwa untuk membuat masyarakat menjadi jauh lebih sadar disamping regulasi dan memperkuat kepedulian maka harus menyiapkan fasilitas-fasilitasnya yakni tempat mencuci tangan dan masker di kantor-kantor.
Di tempat pelayanan publik seperti pelayanan SIM dan STNK di Polda Jatim, Saya sudah perintahkan disamping menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan juga mereka wajib menyiapkan masker, hal Ini jauh lebih efektif dibandingkan kita misalnya melakukan langkah-langkah penegakan hukum, papar Jenderal Bintang Dua.
Kapolda Jawa Timur melanjutkan, setelah membuat regulasi kemudian masyarakat diberi kesadaran dan kepedulian, kita juga wajib menyiapkan fasilitas, kalau tahapan ini sudah dikerjakan barulah Punishment dan Reward bisa dilakukan.
Kapolda Jatim juga menghimbau Kepada Kepala Daerah, Kapolres dan Dandim di dalam Rakor agar selalu menggelorakan gerakan menggunakan masker dan jangan pernah bosan untuk terus mengingatkan masyarakat menggunakan masker.
Selain itu pula, tokoh agama juga harus menghimbau dan mengingatkan masyarakat menggunakan masker sangat di butuhkan sebab untuk antisipasi penularan yang juga harus di waspadai, pada saat Pilkada dan dimulainya liga Indonesia pada Oktober dan Desember 2020 mendatang.
Pangdam V/ Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah menyampaikan, bagi para Kapolres, Dandim dan Bupati atau Walikota untuk terus berkoordinasi dengan baik, dalam sambutannya.
"Saya melihat permasalahan Covid-19 ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebab memandang dari satu sudut masyarakat golongan bawah karena mereka adalah orang nekat yang susah untuk dikasih pengarahan," jelasnya.
Kita harus memikirkan masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan sebab jika tidak, kita sulit untuk mendisiplinkan mereka seperti yang terjadi di pasar malam Kodam, lanjutnya.
"Dulunya mereka susah untuk kita beri pengarahan khususnya untuk menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan masker. Namun sekarang, mereka dengan kesadaranya tanpa kita suruh sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sendirinya," tandas Pangdam V/ Brawijaya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga menghimbau kepada para pejabat daerah untuk mengantisipasi cluster-cluster baru, dan mengeluarkan Perda, atau Perwali.
"Saya mohon kepada Bupati dan Walikota yang belum mengeluarkan Perda maka bisa menyiapkan Perda atau Perwali," ucap Khofifah.
Disamping itu pula, Khofifah juga menghimbau kepada Bupati dan Walikota untuk melakukan chek realisasi angggaran.
"saya berpesan kepada Bupati dan walikota, tolong realisasi anggaran dicek semuanya, beberapa daerah-kan realisasinya relatif rendah, ini pun juga sudah pernah kita lakukan pertemuan dengan menyampaikan realisasi anggaran seperti ini.
Tapi waktu itu dari BPKP yang menyampaikan dan Tim BPK juga hadir maka percepatan realisasi tentu dengan menjaga ketepatan dengan akuntabilitas dari penggunaan anggaran itu, pungkas Khofifah Indar Parawansa.
(Tim)
Pembaca
Posting Komentar