Hiruk Pikuk RUU HIP, Jokowi Lebih Pilih Reshuffle

Presiden RI, Jokowi

Jawapes Jakarta - Adanya usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) belakangan ini telah mengundang pro dan kontra di masyarakat hingga muncul demo diberbagai daerah, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat dimana setelah dikaji intelijen dianggap sangat berbahaya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden tak boleh sembarangan mencabut suatu RUU. Ada prosedur tersendiri, Presiden tidak bias asal cabut.
"Kalau presiden mencabut usulan DPR, nanti giliran pemerintah yang usul, lalu dicabut oleh DPR, lalu saling cabut- mencabut, pemerintah ini tak bakal jalan. Prosedur itu tak boleh dilanggar presiden karena tak baik dalam demokrasi," jelas Mahfud, Senin (29/6/2020).

Menurut Mahfud, di tengah situasi pandemi, menunda pembahasan RUU HIP adalah langkah yang tepat karena Presiden saat ini ingin fokus menangani Covid-19. Dengan begitu, RUU HIP akan dikembalikan ke DPR agar dibahas kembali dengan melibatkan stakeholder, masyarakat dan ulama lewat dialog sehingga masyarakat punya kesempatan menyampaikan aspirasinya. "Bernegara menuntut sebuah kesabaran," ujar Mahfud.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku RUU HIP diusulkan fraksi partainya di DPR dimana hanya sebuah rancangan yang masih bias dirubah.

"Adanya RUU yang kami usulkan, PDIP tentu saja membuka dialog," ungkap Hasto, Minggu malam (28/6) kemarin.

Lebih lanjut, menurut Hasto, selama ini, ada pihak yang menunggangi isu RUU HIP dengan menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang ingin merubah Pancasila menjadi ekasila dan trisila.

"Tidak etis untuk mengatakan bahwa trisila atau ekasila bukan usulan dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa itu dulu adalah suatu gagasan otentik dari Bung Karno. Kami selalu bermusyawarah, PDI Perjuangan bukan partai yang menang-menangan. Dibakar kantornya saja kita menempuh jalur hukum", tegas Hasto.

Di sisi lain, saat ini, ia menyebut PDI Perjuangan setuju agar nomenklatur RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini, kata dia, untuk mengatur dan memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sedangkan Wasekjen Partai Demokrat Irwan merespons sinyal reshuffle yang dinyalakan Jokowi ketimbang membahas sejumlah RUU Kontroversial.

"Pemerintah kini sedang menghadapi banyak persoalan, terutama wabah virus corona covid-19 yang menghantam sektor kesehatan maupun perekonomian karena merupakan masalah fundamental yang bisa membuat bahaya kondisi bangsa Indonesia saat ini," kata Irwan, Senin (29/06/2020).

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai dalam pidato Jokowi menunjukkan  ekspresi marah dan kecewa dimana pencapaian para pembantunya tidak mencapai harapannya.
“Implikasinya kan luas. Termasuk pada tingkat ekonomi masyarakat. Presiden juga khawatir betul dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi," kata Saleh.

Bagi presiden, apa yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sudah luar biasa. Sayangnya, menurut presiden, para menteri menganggapnya masih biasa-biasa saja. Titik itu yang menyebabkan presiden kesal dan marah

“Saya melihat bahwa fokus presiden adalah penyelamatan 267 juta warga negara. Dan itu disebut beberapa kali dalam pidato. Untuk itu, presiden rela melakukan banyak hal. Termasuk reshuflle dan mengeluarkan payung hukum yang diperlukan," ujar Saleh. (Red)

join

join


kali berita ini telah dibaca

Posting Komentar

0 Komentar

wa